UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

HARI RAYA IDUL FITI 2015: Ini Sanksi untuk PNS yang Tambah Libur Lebaran

Ditulis pada 16 Jul 2015
oleh :

HARI RAYA IDUL FITI 2015: Ini Sanksi untuk PNS yang Tambah Libur Lebaran


Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundajang


Antara

Kabar24.com, MANADO– Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo H Sarundajang mengeluarkan edaran Nomor 800/4724/Sekr-BKD terkait cuti bersama dan libur nasional Idul Fitri.

“Ini sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kemenpan) tentang libur nasional dan cuti bersama,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong di Manado, Kamis (16/7/2015).

Pemerintah provinsi, kata dia, akan memberikan sanksi tegas apabila pegawai negeri sipil (PNS) masih menambah libur usai hari raya.

“Hari libur nasional dan cuti bersama PNS di lingkungan Pemprov Sulut khusus hari raya Idul Fitri 1436 H dimulai hari ini hingga Selasa 22 Juli 2015 mendatang,” katanya.

Mantan kepala biro sumber daya alam ini mengatakan, aktivitas perkantoran dan pelayanan akan dilaksanakan kembali hari Rabu (22/7/2015).

“Jadi akan didata PNS yang tidak masuk kantor pada hari pertama masuk usai libur Idul Fitri. Masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD akan mengecek kehadiran,” ujarnya.

Dia pun berharap SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, mengatur atau menugaskan pegawai/karyawan sehingga pelayanannya tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

“Jadi akan dievaluasi kehadiran setiap PNS. Bisa saja ada sanksi pemotongan tunjangan tambahan penghasilan,” ujarnya.

Sumber

Artikel Lainnya