UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Transportasi Berbasis Aplikasi

Ditulis pada 15 Mar 2016
oleh :
photo : ist.

photo : ist.

itoday – Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mendesak pemerintah segera menentukan sikap terkait transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar. Hal itu menyusul aksi mogok yang dilakukan 2.000 sopir angkutan umum yang menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi.

“Ketegasan pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini. Jika ingin melegalkan transportasi berbasis aplikasi, segera terbitkan aturannya agar tidak melanggar UU LLAJ,” ujar Yudi lewat rilis yang diterima Sindonews, Senin (14/3/2016).

Legislator PKS dari Dapil Jawa Barat IV ini menilai, selama belum ada aturan yang mengaturnya, keberadaan transportasi berbasis aplikasi akan terus menuai protes. Pasalnya, dia menganggap, memang melanggar UU dan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat.

“Transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grabcar jelas-jelas melanggar sejumlah pasal dalam UU LLAJ seperti Pasal 173, 183, 189 dan 237. Namun, transportasi berbasis aplikasi ini cukup membantu masyarakat yang membutuhkan transportasi murah dan nyaman,” jelas Yudi.

Menurutnya, keberadaan transportasi berbasis aplikasi menekan kendaraan-kendaraan umum yang tidak berbasis aplikasi. Keberadaan transportasi dengan aplikasi online ini membuat pendapatan para sopir angkutan menurun.

Karena itu, lanjut dia, Uber dan GrabCar melanggar Pasal 173 UU LLAJ tentang Perizinan Angkutan Umum karena tidak memiliki izin dan beroperasi dengan plat hitam.

“Selain permasalahan izin, transportasi berbasis aplikasi ini juga melanggar Pasal 183 dan 189 UU LLAJ karena penetapan tarif tidak melalui mekanisme Pasal 183 yaitu tidak melalaui persetujuan pemerintah dan standar pelayanan minimum (SPM) yang beragam,” pungkasnya.

sumber : sindonews.com

Artikel Lainnya