UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

Gawat, Kemenhan tak Tahu Pusat Penyadapan di Kedubes AS Jakarta

Aksi Massa HTI di Kedubes AS (ist)

Aksi Massa HTI di Kedubes AS (ist)

itoday – Kementerian Pertahanan (Kemenhan), ternyata tidak mengetahui adanya fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Alasannya, Kemenhan tidak mempunyai fasilitas untuk mengetahui alat sadap tersebut.

Keterangan itu disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen Sisriadi Iskandar. Menurut Sisriadi, masalah cyber security terkait penyadapan menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebelumnya, surat kabar harian Sydney Morning Herald edisi 29 Oktober 2013 merilis tulisan terkait keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS, Jakarta.

Tarkait kabar itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Indonesia sudah meminta Amerika untuk memberikan klarifikasi. Menurut Marty, penyadapan AS itu bukan hanya merupakan pelanggaran keamanan, tetapi juga pelanggaran serius atas norma dan etika diplomatik.

Gawat, Kemenhan tak Tahu Pusat Penyadapan di Kedubes AS Jakarta

Kementerian Pertahanan (Kemenhan), ternyata tidak mengetahui adanya fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Alasannya, Kemenhan tidak mempunyai fasilitas untuk mengetahui alat sadap tersebut.

Keterangan itu disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen Sisriadi Iskandar. Menurut Sisriadi, masalah cyber security terkait penyadapan menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebelumnya, surat kabar harian Sydney Morning Herald edisi 29 Oktober 2013 merilis tulisan terkait keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS, Jakarta.

Tarkait kabar itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Indonesia sudah meminta Amerika untuk memberikan klarifikasi. Menurut Marty, penyadapan AS itu bukan hanya merupakan pelanggaran keamanan, tetapi juga pelanggaran serius atas norma dan etika diplomatik.

Artikel Lainnya