UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

Anggaran Ganjal Pelaksanaan Pilkada

Jakarta, PEMILU.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta pemerintahan daerah (Pemda) segera mencairkan dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015. Ada 269 daerah yang akan menggelar Pilkada secara serentak tahun ini, namun baru 85 daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPUD.

“Kami khawatir, apabila hal tersebut tidak segera dilakukan, akan berdampak terhadap terganggunya tahapan-tahapan yang dilangsungkan KPU di tingkat kota maupun kabupaten,” kata Komisioner KPU Arief Budiman, di Jakarta, Rabu (13/5).

Meski optimis daerah yang sudah menandatangani NPHD bakal bertambah setiap hari, namun Arief tetap saja khawatir. Sebab, belum tentu NPHD yang sudah ditandatangani akan cair 100 persen.

“Prediksi kami masih kurang dari 100 atau kurang dari setengahnya. Yang kurang dari seratus itu pun kemungkinan masih bisa dikoreksi lagi,” ujarnya.

Hal ini jelas mengkhawatirkan karena bisa menyebabkan tertundanya pelaksanaan sejumlah tahapan yang harus berlangsung. Sebab di dalam peraturan KPU sudah disebutkan apabila tidak didukung ketersediaan anggaran, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa ditunda.

KPU sendiri berharap pencairan anggaran ini bisa tuntas sebelum 18 Mei 2015. Sebab, pada tanggal tersebut, KPU Kota/Kabupaten sudah harus melantik penyelenggara Ad Hoc yang terdiri dari PPK dan PPS.

Arief khawatir, apabila anggaran belum dicairkan, maka honor yang harusnya diterima PPK dan PPS tidak bisa dicairkan. Karena itu, ia berharap sebelum tanggal tersebut NPHD sudah disepakati dan ditandatangani, bahkan sudah ditransfer ke rekening KPU Kota/Kabupaten.

“Ada beberapa kegiatan dan program yang baru bisa jalan kalau ada dana. Misalnya saja honor PPK dan PPS,” katanya.

Arief menilai, lambannya proses pencairan anggaran ini terjadi karena waktu penetapan yang sangat singkat, baik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), UU 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali kota Menjadi UU.

UU 8/2015 itu sendiri keluar tanggal 23 Maret 2015, sementara hari pemungutan suara ditetapkan tanggal 9 Desember 2015. Setelah UU ini keluar, KPU sudah bekerja cepat menyusun regulasi serta anggaran dan sudah menyelesaikannya pula.

Maka kini, lanjut dia, tinggal bagaimana dari Pemerintah Daerah itu menuntaskan pembahasan, termasuk pembahasan anggaran. “Jadi memang perlu kerja cepat para stakeholder, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga pemerintah daerah, yaitu legislatif dan eksekutif,” tandasnya.

The post Anggaran Ganjal Pelaksanaan Pilkada appeared first on PEMILU INDONESIA.

Read More…

Artikel Lainnya