UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

DPR Nilai Koordinasi Pemerintah Buruk

Jakarta, PEMILU.com – Rencana kenaikan harga BBM namun dibatalkan membuktikan kordinasi antar lembaga pemerintahan buruk. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Jakarta, Jumat (15/5).

“Ini menjatuhkan wibawa manajemen pasar secara umum, orang jadinya akan menuduh pemerintahan itu amatir, inikan mengirim sinyal yang buruk,” kata dia.

Sistem koordinasi pemerintahan yang buruk itu, sambung Fahri, berpotensi mendatangkan ketidakpastian pasar. Karena itu, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi terutama sektor migas.

“Presiden Jokowi harus evaluasi sebab-sebab dari ketidakpastian ini, terutama di sektor migas. Karena kita nggak bisa pencitraan terus,” kata dia.

Fahri menilai langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi cenderung lebih banyak pencitraan dan tidak memiliki efek riil yang pasti. “Jadi Jokowi harus evaluasi secara serius kabinetnya, terutama mereka-mereka yang megang kendali terhadap konten dan isu yang berkembang,” tandasnya.

The post DPR Nilai Koordinasi Pemerintah Buruk appeared first on PEMILU INDONESIA.

Read More…

Artikel Lainnya