UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

Putusan Pengadilan Tak Pengaruhi Pencalonan Kepala Daerah

Jakarta, PEMILU.com – Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman mengatakan, tak masalah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan rekomendasi Komisi II terkait syarat pencalonan bagi partai politik bersengketa menggunakan putusan akhir sebelum pendaftaran calon kepala daerah dijadikan pedoman. Meskipun, antara putusan sementara dan tetap pengadilan berbeda, Pilkada tetap berjalan sesuai jadwal.

“Pilkada serentak 2015 tetap jalan,” kata Rambe, di DPR, Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut Rambe, jika keputusan inkrah berbeda dengan putusan sementara pengadilan tidak serta merta membatalan calon yang sudah ditunjuk sejak awal. Meskipun, tahapan Pilkada sudah terlaksana hingga pemungutan suara.

Calon kepala daerah yang sudah ditunjuk sejak awal sebelum ada keputusan inkrah harus tetap diakui partai politik dan KPU. Meskipun, surat rekomendasi pencalonan kepala daerah berasal dari kepengurusan yang berbeda.

“Yang dicalonkan tadi ya harus ikut yang inkrah, tidak dirubah,” katanya.

Seperti diketahui, pembahasan mengenai pencalonan kepala daerah ini sangat alot. KPU hanya menerima pendaftaran calon kepala daerah yang mempunyai rekomendasi dari partai politik yang sah ditunjukkan dengan  surat keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dan khusus bagi partai bersengketa harus menunggu  keputusan inkrah dari pengadilan.

Sementara, DPR menginginkan, bagi parpol yang bersengketa boleh mengikuti Pilkada dengan menggunakan surat rekomendasi pengurus parpol yang dinyatakan berhak mengikuti Pilkada oleh pengadilan, meskipun belum berkekuatan hukum.

The post Putusan Pengadilan Tak Pengaruhi Pencalonan Kepala Daerah appeared first on PEMILU INDONESIA.

Read More…

Artikel Lainnya