UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

Revisi UU Pilkada Di Tangan Presiden

Jakarta, PEMILU.com – Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dodi Riatmadji mengatakan, revisi undang-undang bisa dilakukan ketika ada persetujuan antara legislatif dan eksekutif. Namun, dalam revisi Undang-Undang Pilkada dua lembaga Negara itu hingga saat ini belum satu kata.

Menurut Dodi, Pemerintah saat ini masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Apakah ia menyetujui atau menolak. Namun, pada prinsipnya Kemendagri siap menjalankan apapun yang diperintahkan Presiden.

“Kemendagri enggak ada kata-kata itu (setuju) tapi kalau diperintah Presiden harus berangkat kita,” ujar Dodi, di DPR, Jakarta, Selasa (12/5).

Tanpa persetujuan Presiden, lanjut Dodi, maka revisi tersebut hanya akan menguap saja. Sebab, tidak ada yang mewakili dari pihak eksekutif.

“UU harus ditentukan berdua, kalau tidak ada dari pemerintah enggak bisa,” katanya.

Dodi mengatakan, saat ini Jokowi tengah berada di luar kota. Namun, ia mendengar Presiden akan menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk bersama-sama dengan DPR membahas revisi UU Pilkada.

The post Revisi UU Pilkada Di Tangan Presiden appeared first on PEMILU INDONESIA.

Read More…

Artikel Lainnya