UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

Pengamat Menilai Bahwa Militer Indonesia Lebarkan Pengaruh

Ditulis pada 30 Jun 2016
oleh :
Tag:
Pengamat Menilai Bahwa Militer Indonesia Lebarkan Pengaruh

foto ist

itoday – Laporan pada lembaga kajian konflik telah menyoroti tentang perkembangan TNI pada beberapa bulan terakhir. Konsep pada perang proksi yang dimiliki oleh TNI telah mengubah pada ancaman internasional menjadi sebuah bahaya yang domestik serta dapat membenarkan pada peran militer Indonesia lebarkan pengaruh pada ranah domestik. Dimulai dari krisis asap sampai dengan penyaluran berbagai hak LGBT yang menjadi sebuah bukti jika musuh asing yang berupaya dalam melemahkan Indonesia.

Laporan tersebut telah menimbang seberapa jauh tekanan yang tengah dijalani TNI dalam melebarkan semua pengaruh terutama pada bidang antiteroris. Untuk militer Indonesia lebarkan pengaruh dapat dilihat pada serangan yang terjadi di kawasan MH Thamrin pada tanggal 14 Januari serta masih menjadi buronannya Santoso yang ada di Sulawesi Tengah.

Menurut pendapat Jones, karena kepolisian telah secara aktif dapat menangani serangan pada tangga 14 Januari, serta kebenarannya bahwa Santoso masih belum dapat ditangkap. Meskipun para TNI telah mengerahkan pasukan  sebanyak 2.000 personil untuk mencarinya.

Para TNI juga sudah tidak diberi sebuah tambahan kekuasaan pada draf Undang-Undang Antiterorisme yang masih dibahas pada parlemen. Walau bagaimana pun pada draf yang ada di pasal 43b yang telah menyatakan bahwa presiden yang menentukan strategi dan kebijakan nasional dalam mengatasi terorisme serta keduanya akan dilakukan oleh TNI, kepolisian serta badan yang lainnya yang sesuai dengan masing-masing kewenangan.

Sesuai dengan pasal tersebut, fungsi dari TNI adalah untuk membentuk kepolisian. Akan tetapi batasan bantuan ke polisi masih belum dijelaskan dengan rinci serta presiden juga dapat merumuskan strategi yang mana didalamnya memberikan sebuah keleluasaan untuk TNI.

Dengan melebarnya peran TNI untuk berbagai sektor, merupakan pertanda perlunya sebuah tinjauan independen pada kebijakan pertahanan, struktur dan strategi pada kekuatan TNI. Setelah tinjauan militer Indonesia lebarkan pengaruh selesai, maka aktivitas non militer harus berhenti serta pemerintah memastikan kalau ada landasan hukum yang terkait pada tugas-tugas non militer yang telah dilakukan TNI.

“Hampir 18 tahun setelah demokrasi ditegakkan kembali, Indonesia masih perlu melembagakan sekat-sekat untuk memastikan adanya batasan terhadap pelebaran tugas militer Indonesia lebarkan pengaruh yang kini berlangsung,” kata Jones.

Dengan pelebaran peran TNI diberbagai wilayah telah diamini para peneliti LSM Imparsial, Al Araf. Menurutnya, hal tersebut dapat terlihat karena ada banyak MoU antar TNI dan lembaga, kementria, perusahaan, universitas serta pemerintah daerah.

Selain itu, dia juga telah menegaskan militer Indonesia lebarkan pengaruh meski terdapat kekurangan , TNI sekarang ini berada pada periodesasi kekuatan yang sangat membanggakan.

“Karena reformasi internal, baik secara ritual maupun kultural, telah sepenuhnya tuntas kami laksanakan,” pungkas Gatot.

Artikel Lainnya